ITS Dukung Percepatan Sertifikat Tanah di Indonesia

Joni

 

Surabaya, PRORAKYAT – Prof Ir Joni Hermana MScEs PhD, Rektor ITS mengatakan bahwa Ia mendukung penuh kegiatan tersebut. Apalagi adanya seminar itu untuk mendukung program Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dalam merealisasikan SDG’s. “Negara yang beradab adalah negara yang ikut mendukung proses SDGs,” terang Joni.

Kabag Pemerintahan Pemkot Surabaya, Edi Christyanto, mengungkapkan dalam program Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) warga dikenakan retribusi sekitar Rp 500 ribu. Namun, mereka juga dikenai biaya lainnya, yakni PPH dan BPHTB, sesuai peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 dan PP No 126 Tahun 2015.

“Sehingga BPN gak berani menghilangkan, karena hal itu masuk kategori penggelapan pajak,” jlentrehnya saat dengar pendapat di Komisi A DPRD, Selasa (15/11/2016).

Ia menambahkan, perbedaan program SMS dengan proses sertifikasi regular terletak pada kepastian biaya dan waktunya. Menurutnya, dalam program SMS tak ada biaya tambahan ke BPN. Dan waktunya dijamin 98 hari. “Cuma karena banyak pemohon, BPN minta tambahan waktu 120 hari pasti jadi,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, guna mendukung tujuan Sustainable Development Goals (SDG’s) dan program pemerintah yang menargetkan 100 persen tanah di Indonesia sudah tersertifikat pada tahun 2025, Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) bekerja sama dengan Departemen Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menggelar seminar di Gedung Robotika ITS, Selasa (15/11/2016). Seminar bertajuk Implementasi Fit for Purpose Land Administration di Indonesia ini mendatangkan Prof Stig Enemark, President Federation Internationale des Geometres yang juga penemu Fit for Purpose Land Administration.

Seminar yang sebelumnya sudah diawali dengan workshop ini digelar karena disadari bahwa tren administrasi tanah harus dimulai di Indonesia, baik dari pemetaan tanah hingga pendaftaran tanah tersebut.

“Tahun 2017, tiga kota besar di Indonesia yaitu Surabaya, Batam dan Jakarta harus sudah mulai melakukan administrasi pertanahan. Ditargetkan tanah di tiga kota tersebut sudah tersertifikat lengkap pada 2017 mendatang,” jelas ketua panitia seminar, Dwi Budi Martono ST MT.

Target ketiga kota tersebut untuk mendukung target pemerintah lima juta sertifikat tanah di Indonesia tahun 2017.

Rektor ITS, Prof Ir Joni Hermana MScEs PhD, mengatakan bahwa ITS mendukung penuh program tersebut yang juga mendukung program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merealisasikan SDG’s. “Negara yang beradab adalah negara yang ikut mendukung proses SDG’s,” tutur Guru Besar Teknik Lingkungan tersebut.

Seminar yang membahas tentang perlunya dibuat peta dasar untuk pengurusan serifikat tanah melalui fit for purpose ini membahas enam dari 17 tujuan yang tertuang dalam SDG’s. Di antaranya menekan tingkat kemiskinan, kelaparan, kesetaraan gender, kota berkelanjutan, dan hak atas keberlangungan hidup.

Menurut Joni, catatan sejarah membuktikan di Indonesia banyak pembangunan mangkrak akibat permasalahan administrasi lahan, pembebasan lahan dan pemetaan tanah. “Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perlu adanya terobosam baru untuk administrasi tanah dengan baik,” tuturnya.

Joni berharap dengan adanya seminar Fit for Purpose (FFP) ini mampu menjadi terobosan baru untuk menghasilkan sertifikasi tanah yang cepat dan murah. “Khususnya untuk Jawa Timur. Harapannya Jatim bisa menjadi pelopor penerapan FFP,” tandasnya.

Peserta yang hadir dalam seminar tersebut didominasi para kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota/kabupaten se-Indonesia. Selain itu juga ada beberapa perwakilan Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Badan Investasi dan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.

Penulis: agunk – editor: c@kbrint